Kontroversi tunjangan rumah ini berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2022. Aturan tersebut memperbolehkan pemberian tunjangan bila rumah jabatan tidak tersedia. Namun, besaran Rp 70 juta untuk anggota dan Rp 78 juta bagi pimpinan dinilai publik terlalu mencolok.
Kini, masyarakat menunggu apakah janji revisi benar-benar terealisasi atau hanya sekadar janji politik. Sorotan publik pun semakin tajam terhadap kinerja DPRD DKI, terutama soal keadilan dalam penggunaan uang rakyat.
Redaksi Energi Juang News