Pemerintah pusat dan daerah kini menyiapkan berbagai regulasi untuk mempercepat eksekusi proyek WTE dan PLTSa di Indonesia. Dukungan tersebut antara lain berupa penyediaan lahan secara gratis, penghapusan tipping fee, hingga penetapan harga listrik sekitar 20 sen per kilowatt hour agar proyek tetap menarik bagi investor.
Dengan dukungan regulasi dan investasi ini, Pramono berharap dua PLTSa di Bantargebang dapat segera berjalan dan menjadi contoh nyata transformasi sampah menjadi energi. Ia menegaskan, tanpa perubahan cara pandang dan teknologi, tumpukan 55 juta ton sampah hanya akan menjadi bom waktu bagi warga Jakarta dan sekitarnya.
Redakasi Energi Juang News