"Jika laporan berkaitan dengan parkir atau sampah, lurah harus berkoordinasi dengan pihak terkait, bukan menangani sendiri tanpa koordinasi," tutur Anwar.
Lurah, kata dia, harus dapat memberdayakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat kelurahan untuk melakukan mitigasi gangguan lingkungan.
"Pendekatan preventif melalui komunikasi langsung dengan warga dinilai lebih efektif sebelum permasalahan berkembang menjadi laporan formal," imbuh Anwar.
Dalam kesempatan tersebut, dia turut menekankan larangan keras bagi lurah untuk mengambil tangkapan layar (screenshot) data pelapor dan menyebarkannya kepada pihak yang tidak berwenang.
"Identitas pelapor merupakan data rahasia yang wajib dilindungi. Kebocoran data pelapor dapat memicu intimidasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Akibatnya, warga bisa memilih melapor ke LSM atau medsos dibandingkan melalui saluran resmi pemerintah," ungkap Anwar.
Melalui program "Ayo Lapor Camat", masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait permasalahan di wilayah DKI Jakarta melalui sistem Citizen Relationship Management (CRM) atau aplikasi JAKI.
Redaksi Energi Juang News