Energi Juang News, Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengatakan, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bertujuan untuk memperketat proses poligami bagi aparatur sipil negara (ASN).
Hal ini disampaikan Tito usai heboh izin poligami yang diatur dalam Pergub itu. Selain itu, Tito juga mengatakan sudah bertanya langsung kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.
"Pak Gubernur membuat peraturan yang mempersulit terjadinya perceraian. Jadi itu isunya, mempersulit terjadinya perceraian," kata Tito usai melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik Jakarta, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).
Tito menyampaikan, salah satu alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menerbitkan Pergub tersebut berkaitan dengan tingginya angka perceraian di kalangan ASN. Pada 2024, Pemprov Jakarta mencatat ada 116 laporan perceraian ASN.
"Pak Gubernur menjelaskan kepada saya, trigger-nya Pergub itu dibuat karena adanya data di beliau, cukup banyaknya, relatif itu angka perceraian di kalangan ASN di Provinsi DKI. Tahun lalu, 2024, ada 116 yang dilaporkan. Belum mungkin yang di luar itu," ungkap Tito.
Oleh karenanya, untuk mencegah angka perceraian di kalangan ASN Jakarta, Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian diterbitkan.
"Nah beliau (Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi) tergerak hatinya, ingin mencegah, jangan sampai terjadi perceraian," ucapnya.