Energi Juang News, Jakarta-Indikasi keterlibatan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025, ditemukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil.
Koalisi pun mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen guna mengungkap dugaan tersebut.
"Agar masalah ini bisa diurai secara secara terang benderang,” kata peneliti senior Imparsial, Al Araf, dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 6 September 2025.
Al Araf mengatakan salah satu tugas TGPF adalah menelusuri informasi tentang keterlibatan militer dalam rangkaian peristiwa, yang berujung pada gejolak sosial dan kekerasan. Langkah ini penting untuk menjelaskan latar belakang peristiwa sekaligus bagian dari upaya pemenuhan keadilan bagi korban.
Koalisi menyatakan peristiwa kekerasan dan kerusuhan pada akhir Agustus 2025 memiliki benang merah dengan peristiwa kekerasan di masa lalu, khususnya dari segi pola. Selain Imparsial, koalisi terdiri dari Koalisi Perempuan Indonesia, Walhi, Centra Initiative, De Jure, Rakhsa Initiatives, PBHI, dan Setara Institute. “Oleh karenanya pembentukan TGPF menjadi penting dilakukan,” ujar dia.
Sebelumnya beredar sejumlah video polisi menangkap anggota TNI dan BAIS di tengah demonstrasi di berbagai daerah. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal (Marinir) Freddy Ardianzah membantah narasi yang menyebut anggota BAIS TNI ditangkap Brimob Polri karena menjadi provokator demonstrasi.
Foto penangkapan anggota Bais TNI viral di media sodial. Freddy membenarkan foto tersebut memang anggota Bais TNI berinisial SS dan berpangkat mayor. SS bersama empat rekannya memang ditugaskan memantau demonstrasi di kawasan jalan layang Slipi, Jakarta, 28 Agustus 2025.