Energi Juang News, Jakarta– Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat catatan serius dari aktivis hak asasi manusia. Direktur Kebijakan Publik Raksha Initiatives, Wahyudi Djafar, menyoroti keterlibatan militer dalam ruang digital yang dinilai mengancam hak-hak warga sipil.
Kritik ini muncul setelah revisi Undang-Undang TNI disahkan DPR pada Maret 2025. Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa operasi militer selain perang (OMSP) mencakup penanggulangan ancaman siber.
Menurut Wahyudi, rumusan itu keliru karena menjadikan ancaman digital sebagai domain militer. “Seharusnya pertahanan siber baru melibatkan militer saat konflik antar-negara, bukan dalam konteks sipil,” ucapnya dalam diskusi hukum di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025).
Ruang Sipil Terancam
Wahyudi menjelaskan, penggunaan diksi “membantu” dalam UU TNI membuka ruang intervensi militer terlalu jauh. Padahal, pengelolaan keamanan digital seharusnya tetap menjadi ranah sipil. “Kebijakan ini justru rawan disalahgunakan,” tambahnya.
Proses revisi UU TNI sendiri berlangsung kilat, hanya dua pekan, dan sempat memicu protes publik. Banyak pihak menilai pembahasan minim partisipasi dan UU itu kini menjadi salah satu yang paling banyak digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Kritik pada RUU Keamanan Siber