Energi Juang News, Jakarta- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menanggapi maraknya aksi teror yang menimpa aktivis dan masyarakat sipil belakangan ini.
Ia menegaskan hal tersebut sebagai sinyal serius kemunduran demokrasi di Indonesia.
Menurut Andreas, tindakan teror tersebut telah merampas kebebasan warga negara untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat.
Padahal, kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang seharusnya dijaga dan dilindungi oleh negara.
“Ini menunjukkan bahwa peradaban demokrasi kita sedang mengalami kemunduran,” kata Andreas kepada wartawan, Jumat (2/12).
Ia menegaskan, praktik intimidasi dan teror terhadap warga negara justru bertentangan dengan narasi demokrasi yang selama ini kerap digaungkan oleh negara. Menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak warganya, bukan membiarkan mereka hidup dalam ketakutan.
"Bukan membiarkan teror terhadap warga negara,” ujarnya.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyinggung wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah di tengah situasi tersebut. Ia menilai, munculnya gagasan Pilkada tidak langsung melalui DPRD berpotensi semakin mempersempit ruang partisipasi rakyat.
“Di lain pihak hak rakyat untuk menentukan kepala daerah juga mau diambil,” ucapnya.
Lebih jauh, Andreas mempertanyakan langkah konkret pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengusut rentetan kasus teror tersebut. Ia menilai lambannya penanganan justru memunculkan kesan adanya pembiaran.