Energi Juang News, Jakarta— Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menilai kebijakan hilirisasi industri yang dijalankan pemerintah sejak 2010 hingga hari ini belum mencerminkan arah industrialisasi nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Penilaian ini disampaikan sebagai bagian dari evaluasi kritis terhadap arah pembangunan ekonomi nasional yang dinilai masih bertumpu pada logika investasi asing dan ekspor produk bernilai tambah rendah.
Ketua DPP GMNI Bidang Hubungan Industri dan Hilirisasi, Prima Dwi Dzaldi, menegaskan bahwa hilirisasi seharusnya dimaknai sebagai proses penguatan rantai nilai industri secara menyeluruh, mulai dari penguasaan bahan baku hingga kedaulatan teknologi dan hubungan industrial yang adil. Namun, menurutnya, praktik hilirisasi saat ini justru mengalami penyempitan makna.
“Hilirisasi kita masih bersifat kuantitatif dan transaksional, mengejar angka investasi dan ekspor, tetapi lemah dalam membangun kedaulatan teknologi, kapasitas industri nasional, dan perlindungan tenaga kerja,” ujarnya.
Dalam catatan akademiknya, GMNI menyoroti stagnasi kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya berkisar 18–19% pada 2023, jauh di bawah capaian awal 2000-an yang berada di angka lebih dari 30%. Data tersebut, menurut GMNI, menunjukkan bahwa hilirisasi yang digadang-gadang memperkuat industri nasional belum merombak struktur ekonomi secara fundamental. Produk hilir yang dihasilkan sebagian besar masih berada pada tingkat setengah jadi, belum memasuki rantai produksi berteknologi tinggi.
Baca juga : DPP GMNI Soroti Ketimpangan Akses dan Kualitas Layanan dalam Implementasi UHC
GMNI juga menilai kuatnya dominasi modal besar dan asing dalam sektor strategis membuktikan bahwa negara belum mengambil posisi sebagai pengendali arah industrialisasi. Pemerintah justru lebih menampilkan peran sebagai fasilitator investasi, sementara nilai tambah ekonomi tertinggi tetap mengalir ke luar negeri. Kondisi ini terlihat jelas pada kawasan industri seperti Morowali, di mana pendapatan daerah meningkat tetapi mayoritas nilai tambah tetap terpusat pada perusahaan besar dan investor asing.
Persoalan berikutnya menyangkut lemahnya transfer teknologi. GMNI menilai sejak hilirisasi dijalankan lebih dari satu dekade lalu, belum muncul pusat riset nasional yang menopang peningkatan kemampuan industri dalam negeri. Ketergantungan pada teknologi ekstraksi dan pemrosesan dari China atau Jepang masih dominan, khususnya pada komoditas seperti nikel dan tembaga. Di saat yang sama, keterampilan tenaga kerja lokal di banyak daerah industri tidak mengalami peningkatan signifikan.