• Kamis, 19 November 2026

Pengamat Sosial Hizkia Darmayana: Pelarangan Salat Id Warga Muhammadiyah Kedungwinong Nodai Konstitusi

Photo Author
Ir, EnergiJuangNews.com
- Sabtu, 21 Maret 2026 | 12:29 WIB


Energi Juang News, Jakarta– Pengamat Sosial Hizkia Darmayana mengecam tindakan Kepala Desa Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, yang tidak mengizinkan warga Muhammadiyah menggelar salat Idul Fitri 1447 H sesuai keyakinan mereka. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip konstitusional dan nilai dasar kebangsaan Indonesia.





Menurut Hizkia, tindakan pelarangan tersebut secara nyata bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara. Ia menegaskan bahwa konstitusi tidak hanya melindungi agama secara formal, tetapi juga mencakup keragaman tafsir dan praktik keagamaan yang hidup di tengah masyarakat.





Larangan Salat Id Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945





“Ketika negara melalui aparatur desa membatasi praktik ibadah hanya pada satu versi yang dianggap ‘resmi’, maka itu merupakan bentuk reduksi terhadap makna kebebasan beragama sebagaimana dijamin UUD 1945,” ujar Hizkia, Sabtu (21/3/2026).





Lebih lanjut, Hizkia juga menilai tindakan tersebut mencederai semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan persatuan dalam keberagaman. Dalam perspektif ilmu sosial, ia menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural (plural society) yang ditandai oleh keberagaman identitas, termasuk dalam praktik keagamaan.





Baca juga : Warga Muhammadiyah Kedungwinong Tak Diizinkan Salat Id: Melanggar UUD 1945!





Merujuk pada teori pluralisme dari sosiolog seperti Peter L. Berger, Hizkia menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern, keberagaman tafsir keagamaan merupakan keniscayaan sosial yang tidak bisa ditekan oleh otoritas tunggal. Upaya penyeragaman justru berpotensi melahirkan konflik sosial dan merusak kohesi masyarakat.





Negara Wajib Menjamin Kebebasan Tafsir dan Praktik Ibadah





“Negara, termasuk pemerintah desa, seharusnya berperan sebagai penjamin ruang kebebasan, bukan sebagai aktor yang memaksakan keseragaman,” tambahnya.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Ir

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB
X