daerah

Pemerintah Diminta Ansitisipasi Paham Khilafah Ditengah Pilkada 2024

HD
Jumat, 22 November 2024 | 06:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta- Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.





Hal tersebut suatu keharusan karena belakangan ini mulai beredar di media sosial narasi tentang negara yang berpegangan dengan prinsip khilafah.





"Khilafah memang tidak sesuai dengan apa yang ada di Indonesia atau kehidupan bernegara bangsa Indonesia," kata pria yang akrab disapa Hensa saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.





Menurut Hensa, paham khilafah sangat berbahaya dalam suasana politik seperti lantaran dapat mencederai prinsip demokrasi dalam pilkada.





Ideologi ini, menurut dia, dapat membuat masyarakat menjadi radikal dan tidak mau terlibat dalam kontestasi pilkada.





Hensa mengemukakan bahwa intensitas penyebaran isu khilafah di tengah Pilkada 2024 tidak terlalu besar seperti yang terjadi sebelumnya.





Walau tidak besar, dia mengingatkan Pemerintah mewaspadai hal tersebut karena paham khilafah bisa dengan mudah "dimakan" oleh masyarakat dengan tingkat literasi rendah tentang Pancasila.





Tidak hanya itu, lanjut dia, paham radikal ini juga bisa memengaruhi lapisan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan cukup tentang agama.

Halaman:

Terkini

Desa Adat Baduy Terbakar, Belasan Rumah Hangus

Jumat, 20 November 2026 | 10:48 WIB

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB