Energi Juang News, Paris- Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot pada Rabu (27/11) mengatakan pemimpin tertentu bisa memiliki kekebalan berdasarkan Statuta Roma, yaitu perjanjian yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Pernyataan itu muncul setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Israel Yoav Gallant.
Ketika ditanya dalam wawancara dengan radio Franceinfo apakah Prancis akan menangkap Netanyahu jika dia memasuki wilayah Prancis, Barrot tidak memberikan jawaban pasti.
Barrot hanya menegaskan komitmen Prancis pada hukum internasional. Dia menyatakan bahwa negaranya "akan menerapkan hukum internasional berdasarkan kewajiban untuk bekerja sama dengan ICC."
Namun, dia menyoroti bahwa Statuta Roma juga mengatur soal kekebalan bagi pemimpin tertentu. Masalah tersebut, ujarnya, pada akhirnya berada di tangan otoritas peradilan.
Pernyataan Barrot itu menandai pengakuan pertama oleh pejabat senior Prancis atas kemungkinan pengambilan pertimbangan menyangkut kekebalan hukum.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Prancis melalui pernyataan menekankan dedikasi negara tersebut untuk menghormati komitmen internasional berdasarkan Statuta Roma.
"Prancis akan menghormati kewajiban internasional, dengan memahami bahwa Statuta Roma mengharuskan kerja sama penuh dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)," bunyi pernyataan tersebut.