daerah

DPP PDI Perjuangan Kecam Keputusan MKD DPR Soal Yulius Setiarto

HD
Kamis, 5 Desember 2024 | 07:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta-Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Yulius Setiarto karena pernyataannya menyinggung ketidaknetralan aparat kepolisian di Pilkada 2024 melalui "Partai Coklat".





Terkait hal itu, DPP PDI Perjuangan melalui sekretaris jenderal, Hasto Kristiyanto justru mengecam keputusan MKD DPR tersebut.





“Kami memberikan dorongan kepada Saudara Yulius untuk tidak pernah berhenti, karena setiap anggota DPR punya kebebasan untuk bersuara, kebebasan, dan juga dilindungi hak imunitas, sehingga apa yang terjadi di MKD juga menunjukkan bagaimana hegemoni kekuasaan itu bekerja,” kata Hasto di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).





Dia menyayangkan langkah MKD DPR RI yang memberikan sanksi teguran kepada Yulius Setiarto tersebut.





Menurut Hasto, MKD seharusnya memberikan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI, apapun fraksinya, ketika ia bekerja dalam menyuarakan kebenaran.





“Jadi kami akan memberikan advokasi, bahkan kalau perlu itu sidang juga harus dibuat supaya masyarakat bisa mengetahui,” jelas Hasto.





Sebelumnya, Istilah Partai Coklat merujuk pada dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam proses politik, khususnya Pilkada 2024.





 Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam membacakan putusan itu dalam sidang musyawarah MKD di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Halaman:

Terkini

Desa Adat Baduy Terbakar, Belasan Rumah Hangus

Jumat, 20 November 2026 | 10:48 WIB

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB