Energi Juang News, Jakarta-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menolak tindakan pemangku kepentingan yang melarang kegiatan pertemuan tahunan (Jalsah Salanah) Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rabu (4/12/2024).
Sebelumnya FORKOPIMDA Kabupaten Kuningan, Polres Kuningan, dan Ketua DPRD Kuningan Forum Masyarakat untuk Toleransi (FORMASSI) Jawa Barat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, dan Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB) melarang kegiatan pertemuan tahunan (Jalsah Salanah) Jemaat Ahmadiyah.
YLBHI bersama Formassi Jawa Barat, LBH Bandung dan Jakatarub mendesak Presiden, Kapolri, Pj. Gubernur Jabar, dan seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menjamin kebebasan berkumpul dan beragama bagi Jemaat Ahmadiyah serta membatalkan keputusan Forkopimda Kuningan yang inkonstitusional tersebut.
Jalsah Salanah merupakan pertemuan tahunan untuk berdiskusi, belajar, sharing. Ini merupakan kegiatan yang sah secara hukum, terlebih diadakan di wilayah sendiri dan tidak mengganggu orang lain.
Maka Jemaat Ahmadiyah berhak untuk mengadakan pertemuan anggota dan kegiatan-kegiatan-kegiatan lain, Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia jelas memberikan jaminan perlindungan. Maka tugas Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Pejabat-pejabat publik lain untuk menghormati dan melindungi.
Tindakan Pelarangan dan pembubaran merupakan tindakan yang mengangkangi dan mengkhianati tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tulis YLBHI melalui keterangan tertulis.
Tindakan Pelarangan dan ancaman pembongkaran dan sweeping tersebut juga sangat bertentangan dengan prinsip dan konstitusi Negara Indonesia sebagai negara hukum, serta penghormatan atas kebebasan berkumpul dan berserikat sebagai tertulis dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
Lalu, dalam pasal 28 E ayat 3. Dalam ayat tersebut, dikatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Serta lebih ditegaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa (1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya.