daerah

Gus Falah: Tak Akomodir Warga Tak Beragama, Putusan MK Selaras Dengan Pancasila

HD
Senin, 6 Januari 2025 | 06:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta- Anggota DPR-RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta agar warga negara yang tidak beragama diakui di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), selaras dengan Pancasila.





Gus Falah menegaskan, Pancasila khususnya sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa mengamanatkan bangsa ini untuk bertuhan dan beragama. Sehingga tak ada ruang di Indonesia bagi siapapun yang tak mau beragama.





"Selaras dengan Pancasila, warga negara Indonesia harus menganut agama maupun kepercayaan tertentu. Dan UUD 1945 pun membebaskan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing," ujar Gus Falah, Senin (6/1/2025).





Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) itu melanjutkan, sebagaimana ditegaskan Bapak Bangsa Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tanggal 1 Juni 1945, tiap-tiap bangsa Indonesia adalah bertuhan.





Dan Bung Karno pun memberi contoh bagaimana orang Indonesia dari berbagai agama  menjalankan perintah Tuhannya, seperti yang beragama Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, yang beragama Kristen menurut petunjuk Isa Almasih, serta orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab mereka.





Melalui pidatonya yang memaparkan tentang Pancasila itu, Bung Karno pun menegaskan bahwa Indonesia hendaknya menjadi negara yang bertuhan," ujar Gus Falah.





" Dengan demikian, putusan MK yang tak mengakomodir warga untuk tidak menganut agama selaras dengan pandangan bapak bangsa sekaligus penggali Pancasila, Bung Karno.  Pancasila sebagai dasar negara, mengamanatkan seluruh rakyat untuk bertuhan dan beragama," pungkas Politisi PDI Perjuangan itu.





Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi yang meminta agar warga negara yang tidak beragama diakui di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB