Ia menagih kejelasan mitigasi potensi PHK massal imbas efisiensi anggaran kepada mitra kerjanya di dalam rapat, antara lain Kementerian PANRB, Kementerian ATR/BPN, KPU, Bawaslu, Ombudsman, dan lain-lainnya.
“Jika ada pemotongan, bagaimana mitigasi yang dilakukan untuk memastikan tenaga honorer tidak kehilangan pekerjaan secara massal? Apa strategi yang ditetapkan untuk penyelesaian-penyelesaian honorer yang belum diangkat menjadi PPPK?” tanyanya.
“Yang terakhir pak, apakah rencana alternatif untuk memastikan tenaga honorer tetap mendapatkan penghasilan yang layak di tengah kebijakan efisiensi ini?” pungkasnya.
Redaksi Energi Juang News