Atas dasar itu, Ray mengatakan retret kepala daerah di Akmil itu memiliki nuansa penerapan kebijakan top-down atau dari pusat ke daerah, ketimbang bottom-up atau dari persoalan daerah diangkat ke pusat.
"Karena targetnya bukan menciptakan pemerintahan yang baik dan benar. Tapi juga target Pemda di mana para daerah itu memahami keinginan dari pemerintah pusat," kata dia.
Ray juga menilai pembekalan ini sarat dengan membangun kultur militerisme di kalangan kepala daerah.
Ia mencontohkan kepala daerah diajarkan baris berbaris dan berkemah seperti layaknya tentara. Retret serupa pernah dilakoni Prabowo terhadap para anggota kabinetnya di awal pemerintahan pada Oktober 2024 lalu.
"Nah, kultur militerisme itu bayangannya adalah fisik, kuat itulah," kata dia.
Terpisah, Agung juga melihat retret kepala daerah itu bisa menjadi simbolisasi dan babak baru bagi hubungan pusat dan daerah. Pasalnya, selama ini antara pusat dan daerah sering terjadi miskomunikasi dan miskoordinasi kemudian menjadi kesalahpahaman.
Agung juga melihat forum ini dapat digunakan sebagai forum rekonsiliasi dan komunikasi intens pascakompetisi Pilpres hingga Pilkada 2024 di tengah perbedaan partai dan koalisi.