daerah

Negara Harus Lindungi Hak Beribadah: PP PMKRI Respons Larangan Ibadah di Bandung

ET
Rabu, 12 Maret 2025 | 16:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) St. Thomas Aquinas periode 2024-2026 angkat bicara mengenai insiden larangan ibadah yang dialami jemaat Gereja Santo Yohanes Rasul di Arcamanik, Bandung, Jawa Barat.





Presidium Hubungan Masyarakat Katolik (PHMK) PP PMKRI, Yohanes Nardi Nandeng, menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah hak mendasar yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.





“Kami menyerukan kepada semua pihak untuk menjaga kebhinekaan dan mengedepankan toleransi antarumat beragama. PP PMKRI berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebebasan beragama di Indonesia,” ujar Nardi.





Menurutnya, tindakan intoleransi yang terjadi bertentangan dengan prinsip demokrasi dan pluralisme yang menjadi dasar negara. Ia mendesak pemerintah untuk turun tangan agar kejadian serupa tidak terulang.





“Kementerian Agama harus hadir dan mengambil langkah solutif terhadap pelarangan ibadah ini,” tambahnya.





Insiden Larangan Ibadah di Arcamanik





Peristiwa ini bermula dari beredarnya video di media sosial yang menunjukkan sekelompok warga melakukan aksi demonstrasi pada Rabu (5/3/2025). Aksi ini bertujuan melarang penggunaan Gedung Serba Guna (GSG) Arcamanik sebagai tempat ibadah bagi jemaat Katolik setempat. Demonstrasi tersebut berlangsung saat jemaat gereja sedang mengadakan perayaan ekaristi Rabu Abu, menandai awal masa Paskah.


Halaman:

Tags

Terkini

Prabowo Tiba di Shenzhen, China Hadiri KTT APEC

Rabu, 18 November 2026 | 18:31 WIB

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB