Energi Juang News, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto mengkonfirmasi liputan sebuah media yang menyebut dirinya menjadi inisiator Undang-Undang TNI (UU TNI).
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat wawancara dengan tujuh jurnalis senior dan pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.
Prabowo bercerita, UU TNI dipercepat karena fenomena panglima TNI dan kepala staf terus berganti dalam waktu satu tahun. Pergantian yang terlalu cepat ini, kata Prabowo, karena sudah memasuki masa pensiun.
“Nah di situ sebetulnya saya bilang, ini kalau tidak berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi,” kata Prabowo.
Namun, Prabowo membantah ada niat mau dwifungsi TNI kembali. Ia pun menyinggung pelibatan tentara ke dalam ranah sipil terjadi saat era Presiden Soekarno. Soekarno mengajak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke pemerintahan karena darurat perang dan krisis pemberontakan pada 1950-an.
“Jadi kondisi zaman berbeda-beda. Jadi menurut saya Undang-Undang TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat,” ujarnya.
Dia mengatakan UU TNI justru memformalkan jabatan di sejumlah lembaga yang diizinkan diisi oleh prajurit aktif TNI, misalnya, Badan SAR Nasional (Basarnas) atau intelijen. Kemudian Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dimasukkan karena ada jaksa pidana militer dan hakim agung kamar militer.