daerah

Kebijakan Jokowi Disebut Tak Sah Bila Ijazahnya Palsu, Ini Kata Mahfud MD

HD
Kamis, 17 April 2025 | 07:06 WIB




Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadilah, menyatakan bahwa pihaknya berencana menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Publik (KIP).





Ia berpendapat bahwa Jokowi adalah mantan presiden dan anggota Dewan Pengarah BPI Danantara sehingga informasi tentang Jokowi seharusnya terbuka dan dapat diakses oleh publik.





“Karena Pak Jokowi minta proses hukum maka dua hal yang akan kita lakukan. Pertama berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Pejabat publik Pak Jokowi itu Mantan Presiden Republik Indonesia. Sekarang adalah Dewan Pengarah Danantara,” ungkapnya.





Menurutnya, ijazah termasuk dalam informasi publik. Baik Jokowi maupun UGM bisa sebagai pihak yang dituntut untuk membuka informasi ini.





“Berarti pejabat publik yang tidak bisa lepas dari statusnya pada saat menjabat pemimpin. Sehingga kita berhak untuk meminta dibuka. Bukan dalam pengadilan umum tapi oleh komisi informasi publik. Itu bisa aja UGM bisa Pak Jokowi diminta terbuka,” katanya.





Redaksi Energi Juang News


Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB