GMNI menilai, Pemerintah daerah seharusnya menjadi penjaga konstitusi, bukan tunduk pada tekanan intoleran. Jika alasan administratif dijadikan dalih, maka semestinya solusi fasilitatif yang dikedepankan, bukan tindakan represif seperti penyegelan.
GMNI menegaskan, masalah perizinan rumah ibadah memang kompleks, tetapi tidak bisa menjadi justifikasi atas pelanggaran hak beribadah.
"Kasus ini menjadi alarm bagi pemerintah pusat dan seluruh pemangku kebijakan untuk meninjau kembali praktik-praktik di lapangan yang bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tidak cukup hanya mediasi atau penawaran tempat sementara. Yang dibutuhkan adalah jaminan bahwa setiap warga negara, apapun agamanya, dapat beribadah dengan aman dan layak," tegas Endang.
Indonesia tidak akan runtuh karena perbedaan agama. Justru, negeri ini akan runtuh jika negara gagal menjamin keadilan bagi semua," pungkasnya.
Redaksi Energi Juang News