Energi Juang News, Jakarta-Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyoroti tingginya angka perceraian di Indonesia.
Menag pun mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan direvisi, khususnya dengan menambahkan bab baru yang secara khusus mengatur pelestarian perkawinan.
Ia menilai negara tidak bisa hanya hadir saat pernikahan disahkan, tetapi juga harus turun tangan dalam menjaga keutuhannya.
"Perceraian sering kali melahirkan orang miskin baru. Korban pertamanya adalah istri, lalu anak. Karena itu, negara perlu hadir bukan hanya dalam mengesahkan, tapi juga menjaga keberlangsungan pernikahan," tegas Nasaruddin dikutip dari situs resmi Kementerian Agama (Kemenag), Sabtu (26/4/2025).
Bagi Nasaruddin, pelestarian pernikahan bukan semata urusan pribadi, melainkan bagian dari perlindungan keluarga dan investasi masa depan bangsa. Ia juga mendorong pendekatan mediasi sebagai langkah pencegahan utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga.
"Kita perlu lebih fokus pada mediasi. BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) menjadi pihak yang paling tepat dalam merespons dan mencegah meningkatnya angka perceraian. Bahkan, jika perlu, kita usulkan Undang-Undang baru tentang ketahanan rumah tangga," ujarnya.
Sebanyak 11 strategi mediasi direkomendasikan Menag untuk dijalankan BP4. Isinya cukup beragam, mulai dari mendampingi pasangan pranikah, menjadi perantara jodoh, hingga memediasi konflik klasik antara menantu dan mertua.