Penggerebekan oleh TNI tanpa kewenangan yang jelas bukan hanya persoalan teknis, tapi juga menyangkut prinsip dasar negara hukum. Tidak boleh ada aparat, sekuat dan seberani apapun, yang bertindak di luar batas konstitusi. Jika kita membenarkan pelanggaran prosedur hanya karena tujuannya baik, maka kita membuka jalan bagi kekacauan hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.
Keterlibatan militer di ranah sipil ini membuktikan lemahnya penegakan hukum di negeri ini. Kredibilitas pihak kepolisian dalam menegakan hukum di Indonesia wajib dipertanyakan. selain itu, timpang tindih fungus militer dan sipil akan menimbulkan eskalasi konflik baru nantinya.
Redaksi Energi Juang