daerah

Kriminalisasi Mahasiswa Trisakti—Demokrasi Kita Sedang Sakit!

Ir
Senin, 26 Mei 2025 | 12:34 WIB


Oleh: Iranto





(Aktivis, Social Media Specialist)





Energi Juang News, Jakarta-Penetapan 16 mahasiswa Universitas Trisakti sebagai tersangka dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di Balai Kota Jakarta pada 21 Mei 2024 lalu menjadi tamparan keras bagi kita semua. Ini bukan hanya peristiwa hukum biasa, melainkan cermin buram kondisi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia hari ini.





Menurut keterangan Polda Metro Jaya, dari total 93 mahasiswa yang sempat diamankan, 16 orang kini ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal-pasal berlapis: Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, serta Pasal 212, 216, dan 218 KUHP tentang perlawanan terhadap petugas. Ancaman hukumannya mencapai 6 tahun penjara.





Namun sebelum terburu menyetujui langkah ini sebagai “penegakan hukum”, kita perlu bertanya lebih dalam: apakah benar ini soal hukum semata, ataukah bagian dari pola sistemik pembungkaman terhadap kritik dan aspirasi publik—terutama dari kalangan mahasiswa?





Demonstrasi: Hak Konstitusional, Bukan Tindak Kriminal





Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Aksi demonstrasi merupakan bagian sah dari hak tersebut. Lebih jauh lagi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur mekanisme dan perlindungan terhadap para demonstran.


Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB