Dalam penerapan kebijakan ini, pengawasan akan dilakukan secara berjenjang. Para bupati dan wali kota diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan, dan satuan pendidikan dasar. Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengawasi tingkat pendidikan menengah dan khusus.
Disdik Jabar dan Kementerian Agama juga dilibatkan dalam pembinaan serta pengawasan pelaksanaan jam malam ini di seluruh daerah Jawa Barat.
Pernyataan dari Pejabat Terkait
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat, mengonfirmasi pemberlakuan kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa pengawasan akan menjadi tanggung jawab lintas instansi, termasuk pemerintah daerah dan dinas pendidikan.
"Ya, betul. Jam malam untuk pelajar telah diberlakukan," ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin (26/5/2025).
Meski demikian, Deden belum memberikan keterangan detail mengenai sanksi yang akan diberikan kepada siswa yang melanggar aturan ini atau teknis pelaksanaannya lebih lanjut.
Redaksi Energi Juang News