Kisruh ini bermula ketika Kementerian Dalam Negeri AS mencabut sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVP) dari Universitas Harvard pada Kamis (22/5). Program ini menjadi jalur utama yang memungkinkan mahasiswa internasional mengakses pendidikan tinggi di Amerika.
Sebagai respons, Universitas Harvard melayangkan gugatan ke pengadilan federal Boston pada Jumat (23/5), menentang kebijakan kontroversial tersebut. Pengadilan pun segera merespons.
Putusan Sementara dari Pengadilan AS
Hakim distrik Amerika Serikat, Allison Burroughs, mengeluarkan perintah penangguhan sementara terhadap pencabutan SEVP. Perintah ini berlaku selama dua minggu, sembari menunggu proses lanjutan yang dijadwalkan pada 27 dan 29 Mei mendatang.
Situasi ini masih terus berkembang, dan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengawal hak-hak mahasiswa Indonesia agar tidak dirugikan oleh dinamika kebijakan luar negeri AS.
Redaksi Energi Juang News