daerah

Gufroni dan Perjuangan Mahasiswa Melawan Pembungkaman Demokrasi

Ir
Rabu, 28 Mei 2025 | 14:59 WIB


Oleh: Iranto





(Aktivis, Social Media Specialist)





Energi Juang News, Jakarta-Kasus yang menimpa Gufroni, mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII), bukan sekadar cerita tentang intimidasi. Ini adalah narasi tentang keberanian, tentang suara seorang mahasiswa yang memilih untuk berdiri melawan arus dominasi kekuasaan, dan tentang bagaimana negara memperlakukan warganya yang menggunakan hak konstitusional untuk menyuarakan kritik. Gufroni adalah simbol dari perjuangan intelektual muda yang menguji batas demokrasi Indonesia—dan bagaimana negara merespons suara yang berbeda.





Gufroni menggugat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Konstitusi. Sebuah langkah konstitusional yang sah, demokratis, dan dijamin oleh UUD 1945. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya kalangan mahasiswa hari ini dalam menjalankan peran sebagai agen perubahan, bukan sekadar melalui orasi dan demonstrasi, tapi lewat jalur hukum dan argumentasi akademik.





Namun, yang terjadi justru sebaliknya: ia mendapat intimidasi. Ditekan, diteror, dan dihadapkan pada situasi yang membuat nyawanya terancam. Inilah potret menyedihkan ketika suara mahasiswa dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Ketika upaya kritis terhadap militerisme justru dibalas dengan cara-cara yang represif dan mengandung kekerasan psikologis.





Intimidasi terhadap Gufroni seharusnya menjadi alarm bagi kita semua. Ketika seorang mahasiswa yang sedang menjalankan peran konstitusionalnya di ruang hukum justru dikriminalisasi secara sosial atau bahkan fisik, maka ada sesuatu yang sangat keliru dalam tata kelola demokrasi kita. Ini bukan hanya soal Gufroni. Ini tentang bagaimana negara memperlakukan suara-suara yang kritis terhadap struktur kekuasaan, termasuk militer.





Sebagai mahasiswa, Gufroni tidak berdiri sendiri. Ia membawa semangat banyak generasi yang meyakini bahwa demokrasi bukanlah hadiah dari elite, tetapi hasil perjuangan yang harus terus dijaga. Gugatan terhadap UU TNI bukan soal anti-militer, tapi soal memastikan bahwa TNI berada dalam koridor hukum dan demokrasi yang benar. Bahwa kekuasaan, dalam bentuk apapun, harus tetap berada dalam pengawasan publik, agar tidak menjadi alat represi.


Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB