Sejumlah pihak termasuk kritikus mengkritik proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Dalam garis besar penulisan sejarah baru, hanya ada dua dari 17 pelanggaran HAM berat yang diakui Komnas HAM.
Beberapa peristiwa penting seperti kasus pelanggaran HAM '65 hingga pelacakan di akhir Orde Baru disebut tidak masuk dalam garis besar buku tersebut.
Sejarawan dari Universitas Nasional (Unnas) Andi Achdian menyesalkan garis besar itu. Dia menilai revisi sejarah hanya berisi glorifikasi terhadap pemerintahan presiden dari masa ke masa.
"Jadi enggak ada luka sejarahnya. Semuanya baik-baik saja. Nah itu, masalah dari sejarah sejarah resmi ya," kata dia beberapa waktu lalu.
Redaksi Energi Juang News