Meski begitu, prajurit dalam batalyon tersebut tidak ditugaskan untuk pertempuran, melainkan akan bertugas di sektor-sektor seperti ketahanan pangan dan layanan kesehatan masyarakat.
Namun, wacana ini justru memicu perdebatan karena dinilai menyimpang dari prinsip utama pertahanan dan keamanan nasional. Pengamat militer mendorong agar kebijakan ini ditinjau ulang demi menjaga independensi dan profesionalitas militer Indonesia.
Redaksi Energi Juang News