daerah

Tangan Besi di Tanah Surga Papua

Ir
Senin, 9 Juni 2025 | 12:49 WIB



Persoalan tak berhenti pada soal lingkungan. Dalam proses perizinan tambang nasional, terutama sejak kebijakan pencabutan ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah, muncul pula dugaan konflik kepentingan.





Nama Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus mantan Menteri Investasi, kini menjadi sorotan. Lewat Satgas khusus yang ia pimpin, ribuan IUP dicabut, lalu dilelang atau diberikan kembali. Namun, sejumlah laporan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Transparency International mengungkap indikasi bahwa proses ini tidak sepenuhnya transparan. Sejumlah perusahaan yang berafiliasi dengan lingkaran bisnis Bahlil justru mendapatkan konsesi baru.





Bahlil sendiri tercatat memiliki hubungan bisnis langsung di sektor pertambangan lewat kepemilikan saham di PT Meta Mineral Pradana, perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana seorang pejabat publik yang aktif mengatur tata kelola tambang juga menjadi aktor bisnis di sektor yang sama?





Dalam konteks Raja Ampat, pertanyaan ini semakin mendesak. Apakah proses ekspansi tambang nikel di sana sepenuhnya berdasarkan prinsip keberlanjutan, atau justru bagian dari skema politik-ekonomi yang rawan konflik kepentingan?





Sayangnya, hingga kini, tak ada audit independen yang sungguh-sungguh dilakukan terhadap proses pencabutan dan pemberian ulang IUP. Kementerian ESDM cenderung berlindung di balik dalih prosedural. Padahal, yang kita butuhkan adalah transparansi penuh. Semua pihak yang memiliki konflik kepentingan, termasuk pejabat publik, semestinya mundur dari proses pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan sektor bisnis mereka.





Kasus Raja Ampat adalah cermin telanjang tentang bagaimana model pembangunan ekstraktif yang lama—berlandaskan pengerukan sumber daya alam demi kepentingan segelintir elite—masih dominan hingga hari ini. Ironis, karena narasi transisi energi seharusnya menjadi momentum untuk membangun model pembangunan baru yang berbasis keadilan ekologis dan sosial.





Kita tak bisa terus membiarkan tangan besi kekuasaan menggadaikan tanah surga atas nama investasi. Pemerintah harus segera menetapkan moratorium tambang di kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi seperti Raja Ampat. Selain itu, aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu menyelidiki dugaan konflik kepentingan dalam proses perizinan tambang yang melibatkan pejabat negara.





Transisi energi tanpa keadilan hanya akan menjadi wajah baru kolonialisme lingkungan. Dan ketika tanah surga seperti Raja Ampat sudah rusak, tak ada energi hijau yang cukup bersih untuk membasuh noda keserakahan yang kita wariskan.

Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB