Industri pertambangan harus menerapkan prinsip pertambangan yang bertanggung jawab dan menghormati hak masyarakat lokal melalui persetujuan tanpa paksaan (FPIC).
Pemerintah pusat dan daerah harus berhati-hati dalam memberikan izin tambang dan mematuhi UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Pimpinan gereja diharapkan menjadi teladan dalam mewujudkan pertobatan ekologis dan aktif menyuarakan perlindungan lingkungan.
Dengan tegas, PGI mengingatkan bahwa gereja tidak boleh diam ketika tambang nikel Raja Ampat mengancam masa depan alam dan masyarakatnya.
Redaksi Energi Juang News