daerah

JK Nilai Kepmen Soal Empat Pulau Aceh Masuk Sumut Tidak Sah Secara Hukum

ET
Sabtu, 14 Juni 2025 | 12:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta– Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, menilai keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai empat pulau yang diklaim masuk wilayah Sumatera Utara (Sumut) sebagai keputusan yang cacat formil. JK menegaskan, keputusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang secara historis telah mengatur batas wilayah Aceh, termasuk empat pulau yang disengketakan.





"Saya sempat berdiskusi dengan Pak Tito Karnavian soal ini. Karena wilayah itu ditetapkan melalui undang-undang, tidak bisa begitu saja dipindahkan," kata JK saat diwawancarai di kediamannya pada Jumat (13/6/2025).





Menurut JK, keputusan dalam bentuk Kepmen tidak memiliki kekuatan untuk mengubah ketetapan yang sudah diatur dalam undang-undang. Ia menegaskan, meski undang-undang tidak menyebutkan nama pulau secara spesifik, secara historis empat pulau tersebut selalu menjadi bagian dari Aceh.





"Keputusan menteri tidak bisa membatalkan undang-undang. Walaupun tidak disebutkan nama pulaunya, Aceh itu sudah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 1956," ujarnya.





JK juga mengingatkan bahwa perpindahan wilayah administrasi tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan analisis jarak dan efektivitas seperti yang dijadikan dasar dalam Kepmen yang diterbitkan Mendagri Tito Karnavian.





"Kalau mau mengubah, ya harus melalui undang-undang juga, bukan hanya lewat analisis perbatasan. Apalagi masyarakat di sana selama ini membayar pajak ke Aceh, tepatnya ke Singkil," tambah JK.





Konflik Panjang Soal Empat Pulau


Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB