Ia menegaskan bahwa Fadli Zon seharusnya menarik ucapannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik, terutama kepada para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu. Lebih lanjut, Hendardi mempertanyakan kewenangan Kementerian Kebudayaan dalam menyusun narasi sejarah nasional.
Menurutnya, penyusunan materi sejarah seharusnya menjadi domain kementerian yang mengurus pendidikan. “Secara substantif, Kementerian Kebudayaan tidak memiliki otoritas menentukan narasi sejarah perjalanan bangsa," kata dia. Kalaupun Pemerintah memiliki niat baik untuk menyusun buku sejarah demi kepentingan pembelajaran seharusnya itu dikoordinasikan oleh Kementerian yang mengurusi pendidikan, entah itu Kemendikdasmen atau Kemendiktisaintek," sambungnya.
Ia menambahkan, penyusunan sejarah bangsa seharusnya dilakukan secara inklusif dan partisipatif, dengan melibatkan akademisi, saksi sejarah, dan komunitas korban pelanggaran HAM.
Hendardi juga mengingatkan agar pemerintah tidak menggunakan adagium “sejarah ditulis oleh pemenang” untuk merekayasa narasi masa lalu. Baginya, sejarah yang sehat harus mencerminkan kenyataan, termasuk tragedi dan luka bangsa. “Pada saat yang sama, Pemerintah RI harus menunjukkan iktikad untuk mengungkapkan kebenaran di balik kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan saat ini, alih-alih secara instan dan represif menulis ulang sejarah sesuai dengan selera rezim," pungkasnya.
Redaksi Energi Juang News