Oleh: Iranto
(Aktivis, Social Media Specialist)
Energi Juang News, Jakarta-Mahasiswa Indonesia pernah jadi simbol perlawanan. Dari era 1966 ketika Soekarno dijatuhkan oleh gelombang demonstrasi hingga 1998 saat Soeharto lengser akibat tekanan massa kampus, mahasiswa dikenal sebagai penjaga nurani publik dan pengganggu kekuasaan yang buruk. Namun dalam dua dekade terakhir, peran itu semakin tiak terlihat. Kampus hari ini lebih menyerupai ruang komersial daripada ruang pembebasan. Mahasiswa lebih sibuk berburu portofolio ketimbang menyusun strategi perlawanan.
Apakah kita sedang menyaksikan fase baru: mahasiswa yang dijinakkan?
Kampus dan Represi Halus
Represi terhadap mahasiswa hari ini tidak muncul dalam bentuk larangan keras atau pelarangan brutal seperti masa Orde Baru. Ia hadir dalam wajah yang lebih halus dan sistematis. Diskusi dibatasi atas nama etika kampus, kritik dianggap mencemarkan nama baik, dan aktivitas organisasi mahasiswa diawasi ketat oleh birokrasi kampus.
Contoh kasus bukan hal langka. Pada 2022, seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) dipanggil oleh pihak kampus karena mengkritik rektor di media sosial. Di UIN Sunan Kalijaga, diskusi dengan tema Papua dan minoritas seksual dilarang karena dianggap sensitif. Di Universitas Brawijaya, mahasiswa pernah disanksi akademik karena menggelar mimbar bebas tanpa izin.
Menurut laporan SAFEnet (2021), terdapat lebih dari 70 kasus pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi di lingkungan kampus dalam kurun tiga tahun terakhir. Ini mencakup sensor kegiatan, ancaman skorsing, hingga kerja sama aparat dengan pihak rektorat. Kampus yang seharusnya menjadi ruang tumbuhnya nalar dan kritik justru berubah menjadi institusi yang menjaga ketertiban administratif dan reputasi digital.