“Informasi dengan status A1 sangat krusial dalam upaya pencarian buronan dan pengumpulan bukti,” tambahnya.
Selaras dengan Undang-Undang Kejaksaan.
Reda menegaskan bahwa nota kesepahaman ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang merevisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Pasal 30B dalam regulasi tersebut memberi kewenangan kepada kejaksaan dalam bidang intelijen, termasuk fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan demi mendukung penegakan hukum.
“Dengan adanya kerja sama ini, kami percaya kolaborasi antara Kejaksaan RI dan operator telekomunikasi akan memberikan dampak besar terhadap efektivitas penyidikan hukum di Indonesia,” tutup Reda.
Redaksi Energi Juang News