Penetapan itu mengacu pada Undang-Undang Essential Powers Ordinance yang menetapkan batas laut 12 mil dari garis dasar, sesuai Konvensi Hukum Laut 1958.
Indonesia secara tegas menolak klaim tersebut dan menyebut wilayah itu sebagai bagian dari yurisdiksi nasional. Blok Ambalat sendiri memiliki luas sekitar 15.235 km² dan sangat penting secara ekonomi maupun geopolitik.
Penolakan Internasional terhadap Klaim Malaysia.
Peta 1979 yang dikeluarkan Malaysia tidak hanya menuai protes dari Indonesia, tetapi juga ditentang oleh sejumlah negara tetangga. Filipina, Tiongkok, Vietnam, Singapura, Thailand, dan bahkan Inggris menyatakan keberatan terhadap ekspansi klaim maritim Malaysia.
Filipina dan Tiongkok, misalnya, mempersoalkan klaim atas Kepulauan Spratly. Sementara Singapura menolak klaim atas Pedra Branca (Pulau Batu Puteh). Protes ini menunjukkan lemahnya legitimasi klaim Malaysia di mata komunitas internasional.
“Kerja sama seperti joint development menjadi solusi damai untuk konflik perbatasan seperti ini,” ujar seorang pengamat geopolitik kepada Energi Juang.
Dengan kesepakatan terbaru ini, kedua negara diharapkan dapat menurunkan tensi konflik sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi maritim secara bersama-sama.
Redaksi Energi Juang News