Lebih jauh, ia menilai acara itu memiliki muatan politik pribadi. Selebaran yang beredar menunjukkan adanya tokoh yang tengah membidik posisi Sekjen DPP GMNI di masa depan. Hal ini dinilai semakin memperkuat dugaan bahwa kegiatan di Blitar adalah bagian dari manuver politik kelompok tertentu.
GMNI Jatim Dorong Penyelesaian Lewat Jalur Konstitusional
Amir menegaskan bahwa jalan terbaik menuju persatuan dalam GMNI adalah melalui Kongres Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 20 AD/ART GMNI. Persatuan, kata dia, tidak bisa lahir dari tindakan sepihak yang menciderai konstitusi organisasi.
“Hanya melalui kongres resmi yang melibatkan semua faksi, keputusan tentang Kongres Persatuan bisa diambil secara sah dan demokratis,” ujar Amir.
Pembentukan BPK Dinilai Cacat Prosedur dan Tanpa Legitimasi
Salah satu isu paling kontroversial dalam acara tersebut adalah pembentukan Badan Panitia Kongres (BPK) yang menurut GMNI Jatim cacat prosedur. Amir menyebut keputusan itu tidak memiliki legitimasi karena diambil tanpa persetujuan dari seluruh unsur kepengurusan.
“Keputusan pembentukan BPK dilakukan oleh pihak yang tidak diakui secara struktural. Ini jelas menyalahi prinsip organisasi,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh kader GMNI untuk kembali kepada prinsip dasar organisasi: kejujuran, keberanian berpikir, dan kesetiaan pada konstitusi.
“Konsolidasi yang tidak inklusif hanyalah ilusi. GMNI harus dibangun di atas demokrasi yang jujur, bukan atas panggung citra semu,” tutupnya.
Redaksi Energi Juang News