“Lebih dari itu, kita sedang merajut kembali integrasi bangsa melalui kehadiran negara. DOB Papua bukan sekadar pembentukan wilayah administratif, tetapi strategi menjaga kesatuan,” ujar Rifqi.
Menurut Rifqi, seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, perlu bersinergi agar kehadiran negara di Papua benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya di atas kertas.
“Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipatri melalui kerja nyata. Komisi II DPR akan terus mengawal ini,” tegasnya.
Redaksi Energi Juang News