“Penugasan ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek-aspek kemanusiaan dan penanganan konflik,” jelas Yusril.
Meskipun disebutkan kemungkinan adanya kantor Wapres di Papua, hal itu hanya sebatas mendukung penugasan sementara, bukan perubahan kedudukan konstitusional.
Redaksi Energi Juang News