daerah

Pemilu Dipisah, Demokrasi Dibelah

Ir
Kamis, 10 Juli 2025 | 16:49 WIB


Oleh: Iranto
(Aktivis, Social Media Specialist)





Energi Juang News, Jakarta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 menjadi penanda penting dalam arah demokrasi Indonesia. Dengan putusan tersebut, MK membuka jalan bagi pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif yang tidak harus dilakukan secara serentak. Pemisahan ini mengoreksi putusan sebelumnya (Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013) yang justru menegaskan pentingnya pemilu serentak demi penguatan sistem presidensial.





Pertanyaannya: ke mana sebenarnya arah desain demokrasi kita?





Argumen yang digunakan Mahkamah dalam putusan terbaru ini adalah keinginan untuk menyederhanakan tahapan pemilu, mengurangi beban teknis penyelenggara, serta meningkatkan kualitas partisipasi publik. Namun, alasan-alasan tersebut justru membuka ruang bagi pembacaan yang lebih kritis: benarkah kompleksitas pemilu hanya bisa diatasi dengan memisahkan jadwalnya?





Alih-alih menjawab tantangan teknis, keputusan ini justru menciptakan risiko politik yang lebih besar. Jika pemilu legislatif diselenggarakan lebih dahulu, maka hasilnya akan memengaruhi konfigurasi kekuasaan dalam pencalonan presiden. Ini membuka ruang transaksi politik yang lebih kuat di belakang layar—sebuah praktik yang sering kali luput dari akuntabilitas publik.





Kita juga perlu mencermati bagaimana keputusan ini lahir dalam situasi ketika kepercayaan publik terhadap Mahkamah tengah berada dalam titik nadir. Setelah kontroversi soal batas usia capres-cawapres tahun lalu, muncul kekhawatiran akan politisasi hukum melalui tafsir konstitusi. Dalam konteks ini, pemisahan pemilu seakan memperkuat persepsi bahwa desain elektoral kini tak lagi semata demi rakyat, melainkan juga dipengaruhi kepentingan kekuasaan.





Lebih jauh, pemilu serentak yang dijalankan pada 2019 sejatinya merupakan bagian dari konsolidasi sistem presidensial. Dengan memilih wakil rakyat dan presiden dalam satu waktu, rakyat diberi ruang untuk menyusun kekuasaan eksekutif dan legislatif secara lebih utuh. Langkah ini memperkuat garis akuntabilitas antara suara pemilih dan kebijakan negara.


Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB