Pemisahan kembali pemilu bisa melemahkan keterkaitan tersebut. Presiden yang terpilih nanti bisa tidak memiliki dukungan politik memadai di parlemen, atau sebaliknya, terlalu bergantung pada kompromi dengan elite partai setelah hasil pileg diumumkan lebih dulu. Keduanya menciptakan dinamika kekuasaan yang jauh dari ideal.
Karena itu, keputusan MK ini tak boleh dilihat sebagai kebijakan teknis semata. Ia adalah keputusan politik dalam pengertian paling luas: menentukan bagaimana demokrasi akan dijalankan dan untuk siapa ia bekerja. Dalam sistem demokrasi yang sehat, keputusan sebesar ini seharusnya melibatkan ruang partisipasi yang lebih luas, bukan hanya tafsir terbatas dari sembilan hakim konstitusi.
Di tengah tantangan demokrasi elektoral yang makin rumit, harapan publik seharusnya adalah perbaikan sistem yang menjamin keadilan elektoral dan transparansi politik. Bukan justru langkah yang membelah pelaksanaan pemilu, dan berpotensi membelah pula kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri.
Redaksi Energi Juang News