Oleh: Iranto
(Aktivis, Social Media Specialist)
Energi Juang News, Jakarta-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru‑baru ini memutuskan untuk memblokir otomatis rekening yang tidak aktif selama tiga bulan. Alasannya, banyak rekening dormant dipakai untuk tindak kejahatan seperti judi online dan pencucian uang. Data PPATK menyebut, sepanjang 2024 ada lebih dari 28.000 rekening hasil jual beli yang disalahgunakan untuk aktivitas ilegal.
Dalihnya terdengar meyakinkan: membersihkan sistem keuangan dan menutup celah kejahatan terorganisasi. Tapi, cara yang dipilih adalah kebijakan sapu jagat blokir dulu, urusan benar-salah belakangan.
Masalah terbesar dari kebijakan ini adalah ketidakadilan logisnya. Rekening diblokir bukan karena terlibat kejahatan, tetapi hanya karena dianggap “nganggur”. Artinya, rakyat kecil yang menabung tanpa transaksi digital bisa langsung dicurigai seolah‑olah diam berarti salah.
Padahal, banyak masyarakat desa, pekerja migran, atau petani yang menabung secara sederhana. Mereka tidak setiap saat melakukan transaksi. Ketika tiba‑tiba rekening mereka diblokir, siapa yang menanggung waktu, biaya, dan kerepotan yang timbul?
Maki menyebut kebijakan ini melanggar hukum, karena pembekuan dilakukan tanpa bukti kriminalitas. DPR bahkan menegaskan PPATK harus transparan, sebab kebijakan ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap bank.
Pengacara senior Hotman Paris lebih keras lagi: ia mempertanyakan legitimasi hukum pemblokiran massal ini. Jika negara mulai bisa memblokir rekening hanya karena “diam”, ini adalah preseden berbahaya sebuah bentuk paternalistik yang melecehkan hak warga.