PPATK seolah lupa bahwa akar masalah bukan pada rakyat biasa yang menabung, tetapi pada sindikat judi online, koruptor, dan pencuci uang kelas kakap. Menutup ribuan rekening dormant tidak akan menyelesaikan masalah jika jaringan besar kejahatan finansial tetap bebas beroperasi.
Pendekatan seperti ini hanya menunjukkan kemalasan negara dalam menegakkan hukum secara cerdas dan tepat sasaran. Lebih mudah menyasar rakyat yang diam daripada membongkar sindikat besar yang memiliki jaringan kuat.
Kebijakan ini jelas mencederai hak masyarakat atas simpanannya sendiri. Negara tidak boleh mengelola keuangan publik dengan logika “curiga dulu, buktikan belakangan”. Dalam demokrasi, hak kepemilikan adalah sesuatu yang fundamental.
Jika pemblokiran massal ini dibiarkan, jangan kaget jika kepercayaan masyarakat terhadap bank runtuh. Orang akan memilih menyimpan uangnya di bawah bantal ketimbang di lembaga yang sewaktu‑waktu bisa membekukan hak mereka.
Kebijakan PPATK ini harus dikritisi keras. Pencegahan kejahatan keuangan memang penting, tetapi bukan dengan mengorbankan hak rakyat biasa. Jika negara benar‑benar ingin memberantas judi online dan pencucian uang, serang sindikatnya, bukan rekening pasif rakyat kecil.
Kalau hari ini negara bisa memblokir rekening karena “nganggur”, besok siapa yang menjamin negara tidak akan lebih jauh mengontrol uang rakyat dengan alasan yang sama?
Redaksi Energi Juang News