daerah

Delapan Fraksi Sepakat Tunjangan Anggota DPR Dievaluasi

HD
Minggu, 31 Agustus 2025 | 14:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta- Tunjangan anggota DPR menuai polemik, bahkan memicu gelombang demonstrasi serta kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia.





Kini semua fraksi di DPR setuju untuk mengevaluasi tunjangan bagi Anggota DPR. Adapun tunjangan DPR yang menjadi sorotan publik tertuang dalam surat edaran Sekjen DPR RI No KU.00/9414/DPR/RI/XII/2010.





Dalam surat edaran itu, terdapat sejumlah komponen tunjangan anggota DPR mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, hingga berbagai fasilitas seperti uang sidang, asisten anggota, listrik, telepon, dan tunjangan beras.





Sorotan publik makin tajam saat mengetahui tiap anggota DPR mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan. Angka fantastis ini kemudian menimbulkan protes keras di media sosial hingga deretan gerakan demonstrasi di Jakarta dan beberapa wilayah di Indonesia.





Setelah mendapatkan kritik keras, fraksi-fraksi partai di DPR lalu buka suara. Total delapan fraksi di DPR kini menyetujui untuk mengevaluasi tunjangan bagi para anggota DPR.





Fraksi PDI Perjuangan setuju tunjangan hingga fasilitas yang tak patut diterima DPR dihentikan. PDI Perjuangan memandang hak-hak yang melekat untuk para anggota DPR memang sudah seharusnya memperhatikan nilai etik, empati, dan simpati.





Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengatakan PDI Perjuangan setuju untuk menghentikan anggaran tunjangan hingga fasilitas yang tidak patut untuk para anggota DPR RI. Dia juga memastikan semua yang terjadi akan menjadi pelajaran bagi para legislator.


Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB