Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bahkan turun tangan dengan melayangkan surat resmi ke Sekjen DPR.
Surat tersebut meminta penghentian semua hak keuangan anggota dewan yang dinonaktifkan.
Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, memastikan pimpinan DPR telah menyetujui usulan MKD tersebut.
Namun ia belum menjelaskan apakah keputusan berlaku permanen atau hanya sementara.
Dek Gam dari MKD menegaskan, kebijakan ini tidak hanya berlaku pada lima nama tersebut.
Setiap anggota yang dinonaktifkan partai akan otomatis kehilangan hak serupa.
Publik menilai penghentian ini wajar, terutama setelah kontroversi tunjangan rumah Rp 50 juta.
Banyak warga geram karena klarifikasi anggota DPR justru memperburuk suasana.
Pernyataan Sahroni yang merendahkan kritik rakyat di media sosial menjadi pemicu utama.
Sementara Nafa Urbach sempat membela tunjangan, menambah bara kemarahan publik.
Situasi ini menandai titik balik dalam akuntabilitas DPR RI di hadapan rakyat.
Keputusan tegas partai dan MKD dianggap sebagai kemenangan kecil masyarakat sipil.
Redaksi Energi Juang News