daerah

Geger DPR: Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio Cs Resmi Kehilangan Gaji dan Fasilitas!

ET
Jumat, 5 September 2025 | 16:00 WIB



Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bahkan turun tangan dengan melayangkan surat resmi ke Sekjen DPR.
Surat tersebut meminta penghentian semua hak keuangan anggota dewan yang dinonaktifkan.





Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, memastikan pimpinan DPR telah menyetujui usulan MKD tersebut.
Namun ia belum menjelaskan apakah keputusan berlaku permanen atau hanya sementara.





Dek Gam dari MKD menegaskan, kebijakan ini tidak hanya berlaku pada lima nama tersebut.
Setiap anggota yang dinonaktifkan partai akan otomatis kehilangan hak serupa.





Publik menilai penghentian ini wajar, terutama setelah kontroversi tunjangan rumah Rp 50 juta.
Banyak warga geram karena klarifikasi anggota DPR justru memperburuk suasana.





Pernyataan Sahroni yang merendahkan kritik rakyat di media sosial menjadi pemicu utama.
Sementara Nafa Urbach sempat membela tunjangan, menambah bara kemarahan publik.





Situasi ini menandai titik balik dalam akuntabilitas DPR RI di hadapan rakyat.
Keputusan tegas partai dan MKD dianggap sebagai kemenangan kecil masyarakat sipil.





Redaksi Energi Juang News


Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB