Bobby memaparkan rancangan konseptual pembentukan Matra Siber TNI yang mencakup tiga aspek utama. Pertama, kekuatan (force), dimulai dengan 100 personel ahli siber, dilengkapi pendidikan dan keterampilan khusus, serta anggaran sekitar Rp 48 triliun untuk pembangunan enam tahun.
Kedua, gelar (organization/deployment), Matra Siber diintegrasikan ke dalam struktur TNI dengan latihan gabungan siber tahunan yang wajib diselenggarakan. Ketiga, kemampuan (capability), di mana akan difokuskan pada peningkatan deteksi dini, respon cepat, dan ketahanan menghadapi serangan seperti malware, ransomware, maupun DDoS.
"Matra siber adalah kunci untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pertahanan. Inilah tameng digital bangsa di abad ke-21," ujar mantan legislator Partai Golkar itu.
Mantan anggota Komisi I DPR RI ini mengingatkan bahwa banyak negara sudah menempatkan siber sebagai domain perang resmi. NATO sejak 2016 mengakui cyberspace setara dengan darat, laut, dan udara. Singapura bahkan sudah membentuk Digital and Intelligence Service (DIS) sebagai matra keempat.
"Jika negara-negara lain sudah melangkah jauh, Indonesia tidak boleh terus menjadi target empuk. Kita harus segera membangun matra siber agar mampu melindungi kepentingan nasional dari infiltrasi digital," katanya.
Dalam disertasinya, Bobby mengembangkan model strategi pertahanan siber yang menggabungkan CIA triad (Confidentiality, Integrity, Availability), kerangka NIST, dan pendekatan Basic Acts of Reconnaissance (BAR). Model ini menempatkan deteksi ancaman, respon cepat, serta pemulihan sistem sebagai siklus utama pertahanan siber.
Selain itu, ia mengajukan kerangka Sixware yang mencakup brainware, hardware, firmware, software, infrastructureware, dan budgetware sebagai fondasi pembangunan matra siber yang mandiri dan berkelanjutan.
Bobby menekankan bahwa pembentukan Matra Siber TNI bukan sekadar urusan militer, melainkan keputusan strategis negara. Indonesia, kata dia, masih menghadapi kekurangan koordinasi, regulasi komprehensif, dan pusat komando krisis siber nasional.