daerah

Demo Protes Larangan Media Sosial, Belasan Orang Tewas di Nepal

HD
Selasa, 9 September 2025 | 10:00 WIB



“Gas air mata juga masuk ke area rumah sakit, sehingga menyulitkan para dokter untuk bekerja,” tambahnya. Seorang pengunjuk rasa, Iman Magar (20), mengaku ditembak di lengan kanan. “Itu bukan peluru karet, melainkan peluru logam. Dokter mengatakan saya harus menjalani operasi,” ujarnya.





Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak adanya penyelidikan cepat dan transparan. “Kami terkejut dengan pembunuhan dan cedera yang dialami para pengunjuk rasa di Nepal hari ini,” kata juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani. “Kami telah menerima tuduhan yang sangat mengkhawatirkan terkait penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan,” ujarnya.





Amnesty International menambahkan, peluru tajam diduga ikut digunakan dalam aksi pembubaran massa. Pemerintah distrik kemudian memberlakukan jam malam di sejumlah area utama Kathmandu.





Sejumlah demonstran memanjat tembok parlemen dan merusak gerbang, sementara aksi serupa juga digelar di berbagai distrik lain. Larangan media sosial menjadi pemicu awal, meski banyak warga menyebut isu korupsi sebagai alasan utama turun ke jalan.





“Kami terpicu oleh larangan media sosial, tetapi itu bukan satu-satunya alasan,” kata mahasiswa Yujan Rajbhandari (24). “Kami memprotes korupsi yang telah dilembagakan di Nepal,” tambahnya.





Dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi melibatkan sejumlah menteri, mantan pejabat, dan tokoh penting. Sejak larangan diberlakukan, video di TikTok yang masih beroperasi menjadi viral karena menampilkan kontras kehidupan rakyat biasa dengan anak-anak pejabat yang memamerkan barang mewah dan liburan mahal. “Ada gerakan di luar negeri menentang korupsi, dan mereka khawatir hal itu akan terjadi di sini juga,” kata pengunjuk rasa Bhumika Bharati.





Gelombang protes ini mengingatkan pada demonstrasi di negara tetangga. Tahun lalu, pemberontakan mahasiswa di Bangladesh menggulingkan pemerintahan lama akibat isu kuota pekerjaan.





Regulasi media sosial Kabinet Nepal bulan lalu memberi tenggat tujuh hari bagi perusahaan media sosial untuk mendaftar di Nepal, menunjuk petugas pengaduan, dan membentuk titik kontak lokal. Dalam pernyataannya pada Minggu, pemerintah menegaskan menghormati kebebasan berpikir dan berekspresi serta berkomitmen menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan kebebasan tersebut tanpa hambatan.

Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB