Pengumumannya menuai kecaman. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa permukiman tersebut secara efektif akan membelah Tepi Barat menjadi dua dan menimbulkan "ancaman eksistensial" bagi negara Palestina yang bersebelahan.
Semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak 1967, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas dari apakah mereka memiliki izin perencanaan dari Israel.
Beberapa pemerintah Barat, termasuk Inggris dan Prancis, telah mengumumkan niat mereka untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa akhir bulan ini.
Inggris menyatakan akan mengambil langkah tersebut jika Israel gagal menyetujui gencatan senjata dalam perang Gaza.
Para menteri sayap kanan Israel dalam beberapa bulan terakhir secara terbuka menyerukan aneksasi Israel atas wilayah tersebut.
LSM Israel, Peace Now, yang memantau aktivitas permukiman di Tepi Barat, mengatakan pekan lalu bahwa pekerjaan infrastruktur di E1 dapat dimulai dalam beberapa bulan, dan pembangunan perumahan dalam waktu sekitar satu tahun.
Lembaga tersebut menyatakan bahwa rencana E1 "mematikan bagi masa depan Israel dan bagi peluang apa pun untuk mencapai solusi dua negara yang damai".
Tidak termasuk Yerusalem timur yang dianeksasi Israel, Tepi Barat adalah rumah bagi sekitar tiga juta warga Palestina, serta sekitar 500.000 pemukim Israel.