Energi Juang News, Jakarta- Kabar soal keterlibatan anggota DPRD di sejumlah daerah dalam kepemilikan dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur makan bergizi gratis (MBG) menyeruak ke permukaan.
Meski tak ada larangan, tapi hal itu tetap tidak etis. Sebab tak semestinya pengawas merangkap jadi eksekutor program.
Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan, jika benar ada keterlibatan para legislator, hal ini bukan saja mencederai prinsip tata kelola kepemerintahan tapi juga semakin menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap parlemen.
“Saya kira ini salah satu hal yang bikin DPR/DPRD sulit mendapatkan kepercayaan rakyat. Mereka selalu saja berupaya untuk melibatkan diri pada sesuatu yang seharusnya tidak patut,” kata Lucius, Minggu (14/9/2025).
Lucius menegaskan, dalih tidak adanya larangan hukum bukanlah alasan yang dapat membenarkan keterlibatan legislator dalam proyek eksekutif. Sebab, dalam sistem pemerintahan, anggota DPR dan DPRD memiliki tugas pokok sebagai regulator, legislator, sekaligus pengawas kebijakan.
“Melibatkan diri sebagai eksekutor dalam proyek seperti MBG jelas menyalahkan prinsip tata kelola. Bagaimana bisa pengontrol justru menjadi eksekutor?” ujarnya.
Ia mengingatkan, ketika fungsi pengawasan dan eksekusi kebijakan melebur dalam satu tangan, peluang penyimpangan kian terbuka lebar. Konflik kepentingan tidak lagi dapat dihindari karena parlemen kehilangan posisi netral sebagai pengontrol kebijakan.