Teddy Wakum, pengacara dari LBH Merauke, menegaskan pemilik ulayat akan terus mempertahankan tanah adat. Ia menilai lobi perusahaan dan penyerobotan lahan hanya memperburuk situasi. “Kami mendampingi marga Kwipalo agar hak-hak mereka tidak diabaikan,” kata Teddy.
Konflik lahan ini menambah daftar panjang persoalan agraria di Papua Selatan. Warga menuntut pemerintah dan perusahaan menghormati hak ulayat serta memastikan proyek strategis tidak merugikan pemilik tanah adat.
Energi Juang News