Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) juga telah mengingatkan bahaya kembalinya praktik ala Orde Baru, ketika buku-buku dilarang dan diskusi kritis dibungkam.
“Buku tidak bisa dijadikan alat bukti untuk memenjarakan seseorang hanya karena isinya membuat mereka kritis. Jika praktik sweeping ini dibiarkan, kita berisiko mengulang normalisasi gaya NKK/BKK di era Orde Baru,” tegasnya.
Satria menambahkan, jika aparat tidak membaca buku secara utuh dan hanya menilai dari sampulnya, maka itu bukan penegakan hukum. “Itu kriminalisasi pengetahuan,” pungkasnya.
Energi Juang News